Sofyan Djalil: Kawasan Jabodetabekpunjur Bakal Dikelola Lembaga Khusus
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil beserta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membahas pembentukan kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur.
Lembaga tersebut khusus dibentuk untuk mengatasi sejumlah masalah di kawasan Jabodetabek-punjur. Penanganan permasalahan tersebut membutuhkan terobosan dari sisi pengembangan kawasan yang terpadu.
"Permasalahan di Kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat inter-regional dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ungkap Sofyan Djalil.
Dalam struktur organisasinya, Menteri ATR akan ditunjuk sebagai ketua dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa sebagai wakil.
Terdapat pula tiga gubernur yang berperan sebagai Penanggung Jawab Wilayah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, Kelembagaan Koordinasi ini akan dilengkapi dengan Project Management Office (PMO).
Adapun, isu yang dibahas dalam pertemuan, yaitu penanganan banjir. Salah satunya yang disebabkan oleh berkurangnya daerah resapan air di Kawasan Puncak.
Hal tersebut diakibatkan oleh perubahan pemanfaatan ruang yang sebelumnya kawasan lindung (hutan) menjadi kawasan budidaya seperti permukiman, ditambah dengan banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin (ilegal).
Selain itu, terdapat pula tantangan dalam menjaga kuantitas dan kualitas badan air atau SDEW, termasuk merehabilitasi lahan kritis di sepanjang aliran sungai.
Sofyan menekankan pentingnya sinergisme pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran sehingga setiap inisiatif dapat menghasilkan output dan dampak (outcome) yang nyata.
"Contoh sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat dilakukan adalah program pengendalian banjir melalui pembangunan bendungan yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS CC) dan Citarum (BBWS Citarum)," jelasnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar Polri dan TNI dilibatkan dalam PMO penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur.
"Berkaca dalam penanganan pencemaran lingkungan di sungai citarum dalam menegakkan aturan hingga seperti saat penanganan pencemaran, maka saya mengusulkan agar Polri, TNI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga ikut dilibatkan dalam penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur," ungkap Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Tim PMO yang dibentuk sudah melakukan program jangka pendek dan jangka panjang dalam mengatasi persoalan Jabodetabek-Punjur.
(sumber:medcom/internet)