Selain Penyediaan Air Minum Proyek SPAM Karian-Serpong Bisa Cegah Penurunan Air Tanah di Jakarta
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penjajakan minat pasar (market sounding) Regional SPAM Regional Karian-Serpong senilai Rp2,21 triliun.Proyek ini pun punya arti penting untuk Jakarta.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan,SPAM Karian-Serpong selain memiliki nilai sosial ekonomi yang besar untuk penyediaan air minum bagi warga Jakarta, juga menjadi salah satu upaya dari perbaikan lingkungan/environmental remediation bagi Kota Jakarta.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan,SPAM Karian-Serpong selain memiliki nilai sosial ekonomi yang besar untuk penyediaan air minum bagi warga Jakarta, juga menjadi salah satu upaya dari perbaikan lingkungan/environmental remediation bagi Kota Jakarta.
Hal ini utamanya untuk mencegah terus turunnya muka air tanah akibat penggunaan air tanah yang berlebihan di Jakarta.
"Kalau proyek SPAM Karian-Serpong ini nanti selesai, maka kita baru bisa mengeluarkan kebijakan melarang orang-orang memakai air tanah. Selama ini belum selesai, tidak akan bisa melarang orang untuk memakai air tanah, mengingat selama ini kebutuhan air dipasok hanya dari Jatiluhur, Jabar, sehingga tidak mencukupi," ujar Basuki.
Menurut Menteri Basuki, jika SPAM Karian-Serpong ini selesai dan penurunan tanah di Jakarta bisa dihentikan karena kita bisa larang penggunaan air tanah.
"Dengan demikian proyek SPAM Karian-Serpong ini adalah proyek besar karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih besar nanti," ujar Basuki.
Untuk itu, Basuki pun berharap proyek ini bisa dimulai konstruksinya pada 2021. Hal ini agar waktu jeda antara target rampungnya konstruksi Bendungan Karian di Lebak, Banten, pada tahun 2021 dengan pemanfaatannya melalui proyek SPAM Karian-Serpong tidak terlalu panjang.
"Diharapkan sudah bisa mulai tender secepatnya dan pada kuartal keempat 2020 sudah bisa tanda tangan kontrak,sehingga diharapkan pada 2021 dapat dimulai konstruksinya agar proyek ini kemungkinan selesai pada 2022 atau 2023," ujar Menteri Basuki.
(sumber:okefinance/internet)