Dampak Pandemi Kemendagri Persilakan BUMD Air Minum Ubah RKAP dan Rencana Bisnis

Sejumlah BUMD air minum ikut membantu dan meringankan beban masyarakat dalam hal pemakaian air guna mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Menyangkut hal ini, Kementerian Dalam Negeri mempersilakan BUMD air minum untuk mengubah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan rencana bisnis atau business plan (BP).

Di masa penanganan dampak pandemi Covid-19, sejumlah BUMD air minum sudah menerapkan kebijakan memberikan keringanan kepada para pelanggan. Jenis keringanannya ialah dari memberikan toleransi kepada pelanggan yang telat bayar, pemberian diskon atau pengurangan pembayaran, hingga gratis pemakaian rekening air untuk golongan tertentu.

Akibat pandemi Covid-19, BUMD air minum yang selama ini sangat mengandalkan sistem tarif subsidi silang (cross subsidy) ikut terdampak dari sisi pendapatan.

Sejumlah pelanggan potensial, seperti golongan industri dan niaga, banyak yang berhenti operasi. Sebaliknya,pemakaian golongan rumah tangga dan sosial semakin melonjak.

Mengantisipasi hal ini, Kementerian Dalam Negeri memberikan sejumlah arahan, salah satunya agar BUMD air minum yang terpaksa menggunakan dana sendiri untuk penanganan dampak Covid-19 yang belum tertera dalam RKAP, agar melakukan perubahan RKAP dan BP.

Menurut Drs. Komaedi, M.Si., Direktur BUMD, BLUD dan BMD, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, bagi BUMD air minum yang sudah meraih laba atau tarifnya sudah full cost recovery (FCR), tidak ada masalah jika memberikan keringanan tarif pelanggan diambil dari dana CSR atau bahkan subsidi dari APBD.

Namun, bagi yang terpaksa harus menggunakan dana yang belum tertera dalam RKAP, dianjurkan untuk melakukan perubahan RKAP dan BP.  

“Kalau tidak dilakukan revisi RKAP dan BP, maka target kinerja yang sudah ditetapkan tidak akan tercapai. Akibatnya, kinerja dan penilaian akan jelek,” ujar Komaedi seperti di kutip di website perpamsi.

(sumber:perpamsi)